Untuk Memperbaiki Tata Kelola Pengadaan Pangan Nasional, Diperlukan Pansus Skandal Impor Beras

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 8 Juli 2024 - 08:08 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. (Dok. Dpr.go.id)

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan. (Dok. Dpr.go.id)

MEDIAAGRI.COM – Terkait adanya isu dugaan mark up atau penggelembungan harga terkait program impor beras, DPR RI akan bentuk panitia khusus (pansus)

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan juga mendorong pembentukan Pansus guna mengklarifikasi dan menemukan titik terang.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024).

Terkait dengan dugaan penggelembungan harga beras impor.

Adapun dugaan tersebut menyeret nama pimpinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

Pansus Impor Beras untuk Perbaiki Tata Kelola Pengadaan Pangan

Pansus itu, kata dia, diperlukan untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dugaan masalah yang bisa menimbulkan kerugian negara tersebut.

“Nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Dia juga menilai pembentukan pansus skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pengadaan pangan di tanah air.

Nantinya, kata dia, pansus itu juga menjadi dorongan agar pemerintah komitmen dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

“Dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,” kata dia.

Tamggapan Bulog dan Bapanas Soal Mark Up Harga Beras Impor Vietnam

Terkait dugaan hal itu, Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up harga terkait impor beras tersebut.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan laporan itu membentuk opini buruk di masyarakat terkait perusahaannya tersebut

Menurut Widiarso, atas laporan tersebut yang dinilai tanpa ada fakta, akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa pihaknya menghormati adanya aduan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai dugaan mark up harga terkait impor 2,2 juta ton beras.

Ketut memastikan Bapanas dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Pangannews.com dan Infoekbis.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hallopresiden.com dan Bogorterkini.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

Berita Terkait

Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju
Mentan Amran Sulaiman Beri Tanggapan Soal Sudaryono yang Dampinginya Sebagai Wakil Menteri Pertanian
Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI
Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono, Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju
Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi Termasuk dari Ditjen Bea Cukai dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP
Anak Mantan Mentan SYL, Indira Chunda Thita Merespons Vonis 10 Tahun Penjara yang Dijatuhkan ke Ayahnya
Kasus Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejagung Periksa Kepala Sub Direktorat DJKN Kemenkeu
Demi Mengetahui Kebenaran Soal Skandal Mark Up Impor Beras, Kalangan DPR Sepakat Bentuk Panitia Khusus
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juli 2024 - 17:21 WIB

Sudaryono Dilantik Presiden Jokowi Menjadi Wakil Menteri Pertanian, Anggota Kabinet Indonesia Maju

Kamis, 18 Juli 2024 - 15:50 WIB

Mentan Amran Sulaiman Beri Tanggapan Soal Sudaryono yang Dampinginya Sebagai Wakil Menteri Pertanian

Kamis, 18 Juli 2024 - 14:30 WIB

Kami Mengucapkan Selamat Bertugas kepada Bapak Sudaryono Sebagai Wakil Menteri Pertanian RI

Kamis, 18 Juli 2024 - 13:14 WIB

Termasuk Sudaryono dan Thomas Djiwandono, Presiden Jokowi Lantik 3 Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:41 WIB

Kejaksaan Agung Periksa 3 Orang Saksi Termasuk dari Ditjen Bea Cukai dalam Kasus Importasi Gula PT SMIP

Rabu, 17 Juli 2024 - 09:04 WIB

Anak Mantan Mentan SYL, Indira Chunda Thita Merespons Vonis 10 Tahun Penjara yang Dijatuhkan ke Ayahnya

Kamis, 11 Juli 2024 - 11:02 WIB

Kasus Impor Gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana, Kejagung Periksa Kepala Sub Direktorat DJKN Kemenkeu

Kamis, 11 Juli 2024 - 10:19 WIB

Demi Mengetahui Kebenaran Soal Skandal Mark Up Impor Beras, Kalangan DPR Sepakat Bentuk Panitia Khusus

Berita Terbaru