Rugikan Petani hingga Rp3,2 Triliun, 4 Produsen Pupuk Palsu dan 23 Produsen Pupuk Tak Sesuai Standar

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 26 November 2024 - 14:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Facebook.com @Andi Amran Sulaiman)

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. (Facebook.com @Andi Amran Sulaiman)

MEDIAAGRI.COM – Sebanyak 4 perusahaan produsen pupuk palsu dan 23 perusahaan produsen pupuk yang tak sesuai standar dituding telah menghambat swasembada pangan.

Perusahaan produsen pupuk tersebut telah merugikan petani hingga Rp3,2 triliun, sekaligus

Angka kerugian itu dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani sebesar Rp19 juta per hektare.

Sehingga apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp600 miliar dan Rp3,2 triliun.

Kementerian Pertanian mematikan akan Menteri memproses perusahaan-perusahaan tersebut.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan hal itu dalam penjelasannya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Pihaknya telah menerima laporan, perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1 persen.

Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15 persen, itu perusahaan pupuk palsu dan tak sesuai standar tersebut didapatkan.

“Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani.”

“Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum),” kata dia.

Selain memproses hukum perusahaan-perusahaan itu juga melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

“Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare Rp19 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya juga sudah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian.

Mereka terdiri dari eselon II dan III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

“Bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” katanya.

Menteri Amran menegaskan tindakan yang dilakukannya bertujuan untuk mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo yakni untuk menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisidn.com dan Infobumn.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Yogyaraya.com dan Hallopapua.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 08531555778808781555778808111157788.

Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

PT Pupuk Indonesia Salurkan 87,7 Persen Pupuk dari Kontrak dengan Kementan Sebesar 7,54 Juta Ton
Pemerintah Ungkap Alasan Gapoktan Harus Bertransformasi Menjadi Koperasi dalam Penyaluran Pupuk Subsidi
Petani Mangga Bondowoso Diberdayakan BRI, Mampu Perluas Lahan dan Tingkatkan Taraf Hidup
Soal Impor Beras 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Langsung Angkat Bicara
Selain Pupuk Masih Sulit Diperoleh, Peternak Sapi Perah Kota Batu Keluhkan Harga Susu Terlalu Rendah
Target Pencapaian Swasembada Pangan Maju Jadi Tahun 2027, Ini Penegasan Menko Pangan Zulkifli Hasan
Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Semarang Ini Berhasil Kembangkan Budidaya Alpukat
Soal Penyaluran Pupuk Subsidi ke Petani, Wamentan Sudaryono Ungkap Janji Presiden Prabowo Subianto
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 30 November 2024 - 18:03 WIB

PT Pupuk Indonesia Salurkan 87,7 Persen Pupuk dari Kontrak dengan Kementan Sebesar 7,54 Juta Ton

Selasa, 26 November 2024 - 14:29 WIB

Rugikan Petani hingga Rp3,2 Triliun, 4 Produsen Pupuk Palsu dan 23 Produsen Pupuk Tak Sesuai Standar

Minggu, 24 November 2024 - 14:00 WIB

Petani Mangga Bondowoso Diberdayakan BRI, Mampu Perluas Lahan dan Tingkatkan Taraf Hidup

Jumat, 22 November 2024 - 18:17 WIB

Soal Impor Beras 2025, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Langsung Angkat Bicara

Kamis, 21 November 2024 - 17:14 WIB

Selain Pupuk Masih Sulit Diperoleh, Peternak Sapi Perah Kota Batu Keluhkan Harga Susu Terlalu Rendah

Kamis, 21 November 2024 - 15:25 WIB

Target Pencapaian Swasembada Pangan Maju Jadi Tahun 2027, Ini Penegasan Menko Pangan Zulkifli Hasan

Kamis, 21 November 2024 - 10:56 WIB

Berkat Program Pemberdayaan BRI Klasterku Hidupku, Petani Semarang Ini Berhasil Kembangkan Budidaya Alpukat

Rabu, 13 November 2024 - 10:51 WIB

Soal Penyaluran Pupuk Subsidi ke Petani, Wamentan Sudaryono Ungkap Janji Presiden Prabowo Subianto

Berita Terbaru