Lahan Persawahan dengan Irigasi yang Baik Dilarang Diubah atau Dialih Fungsi oleh Pemerintah Daerah

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 13 Januari 2025 - 13:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. (Facebook.com/@Zulkifli Hasan)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. (Facebook.com/@Zulkifli Hasan)

MEIDAAGRI.COM – Pemerintah daerah dilarang mengubah atau mengalihkan fungsi lahan pertanian dengan irigasi yang baik, khususnya pada sawah.

Pelanggaran alih fungsi lahan dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum karena adanya undang-undang yang mengikat.

Media dan masyarakat diminta untuk sama-sama mengawasi jika terjadi hal tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan hal tersebut di Serang, Banten, Jumat (10/1/2025).

Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut usai Rapat Koordinasi Terbatas di Pendopo Gubernur Banten.

“Jangan main-main! Itu (ada) Undang-Undang. Jangan coba-coba mengubah atau mengalihkan fungsi lahan pertanian.”

“Apalagi di irigasi bagus, yang sudah dibangun sedemikian rupa, tiba-tiba dialihkan,” ujar Zulkifli Hasan.

“Tidak boleh ada alih fungsi lahan pertanian khususnya sawah,” ujar dia menegaskan.

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian Banten, eksisting sawah di Banten tahun 2023 menyusut sebesar lima persen persen atau menjadi 194.465 hektare.

Sebelumnya, Banten memiliki luas lahan sawah 204.335 hektare.

Zulhas mengatakan dalam mengejar target program swasembada pangan Presiden RI, pemerintah membuat dua juta saluran irigasi di seluruh Indonesia.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Khusus di Banten, pemerintah membuat sekitar 20.000 saluran irigasi.

“Kita akan membangun saluran irigasi dua juta totalnya. Oleh karena itu juga perlu dukungan para bupati yang punya wilayah.”

“Untuk menyampaikan tempatnya, melakukan pengawasan, evaluasi dan sebagainya,” ujar dia.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Ekonominews.com dan Ekbisindonesia.com 

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Hello.id dan Saatini.com

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Haibanten.com dan Haisumatera.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

 

Berita Terkait

Markas Besar TNI Tanggapi Keputusan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Sebagai Direktur Utama Perum Bulog
Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras, Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI
Dirut Baru Perum Bulog Optimis Target 3 Juta Ton Setara Beras Tercapai, Sebanyak 26 Pimwil akan Dikumpulkan
Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Pe Kilogram, Kementerian Pertanian Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden
Ajak Anggota DPRD Jatim Awasi Harga Gabah, Wamentan Sudaryono: Laporkan Jika Harga di Bawah HPP
Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani
Terkait dengan Rencana Kehadiran Mentan Andi Amran Sulaiman ke Lampung, Ini Respons Para Petani Singkong
Bulog, Pengusaha Lokal dan Penggiling Padi Harus Beli Gabah Petani Rp6.500/Kg, Wamentan Beber Alasannya
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 08:12 WIB

Markas Besar TNI Tanggapi Keputusan Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya Sebagai Direktur Utama Perum Bulog

Senin, 10 Februari 2025 - 16:17 WIB

Serap Gabah Petani Setara 2,1 Juta Ton Beras, Mentan Amran Fasilitasi Kesepakatan Bulog dan PERPADI

Senin, 10 Februari 2025 - 11:59 WIB

Dirut Baru Perum Bulog Optimis Target 3 Juta Ton Setara Beras Tercapai, Sebanyak 26 Pimwil akan Dikumpulkan

Senin, 10 Februari 2025 - 08:03 WIB

Serap Gabah Sesuai HPP Rp6.500 Pe Kilogram, Kementerian Pertanian Minta Bulog Jalankan Perintah Presiden

Kamis, 6 Februari 2025 - 08:02 WIB

Begini Strategi Pemerintah Absorpsi Gabah Kering Panen untuk Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Rabu, 5 Februari 2025 - 11:38 WIB

Terkait dengan Rencana Kehadiran Mentan Andi Amran Sulaiman ke Lampung, Ini Respons Para Petani Singkong

Selasa, 4 Februari 2025 - 15:07 WIB

Bulog, Pengusaha Lokal dan Penggiling Padi Harus Beli Gabah Petani Rp6.500/Kg, Wamentan Beber Alasannya

Selasa, 4 Februari 2025 - 09:30 WIB

Tumpang Sari Jagung dan Cabai di Kebun Sawit, Wamentan Sudaryono Sebut Riau Bakal Jadi Percontohan Terbaik

Berita Terbaru