Alasan Mensos Tri Rismaharini Tak Diajak Presiden Jokowi Terungkap, Ternyata Tak Terkait dengan Politik

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 4 Maret 2024 - 08:15 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Dok. Buka Mata)

Menteri Sosial Tri Rismaharini. (Dok. Buka Mata)

PANGANNEWS.COM – Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak terlihat hadir saat Presiden Jokowi membagikan bantuan soal kepada masyarakat.

Ketidakhadiran Mensos Tri Risma yang sering disebut sebagai salah satu kader terbaik PDI Perjuangan ini menjadi perhatian publik

Diketahui, sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Pihak istana telah membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

“Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian,” katanya, beberapa waktu lalu.

Terbaru, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga membantah bansos untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) itu bersifat politis karena sudah berjalan sejak 2023.

“Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas,” ucapnya.

Mengapa Mensos Tri Rismaharini Tak Hadir?

Menurut Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

“Kenapa Badan Pangan Nasional bukan Kementerian Sosial? Karena Bapanas itu memang tugasnya salah satunya dalam Perpres 66/2021 memang mengerjakan bantuan-bantuan seperti ini (bansos beras).”

“Termasuk disaster kerawanan pangan, rentan rawan pangan, gizi buruk,” ujarnya dalam CNBC Indonesia Economic Outlook 2024 di The Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Ari Dwipayana juga telah menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

“Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah.”

“Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu,” kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1/2024).***

Berita Terkait

Dari Medis hingga Pendidikan, Prabowo Subianto Tegaskan 4 Poin Upaya Indonesia untuk Bantu Rakyat Gaza
Komisi Pemberantasan Korupsi Tanggapi Laporan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK
Prabowo Subianto Laporan Kunker di Singapura ke Presiden Jokowi Soal Gaza hingga Ukraina
Ini Daftar Aset Milik Surya Darmadi yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Duta Palma Group
Pemerintah Terus Pantau Harga Pangan Demi Jaga Inflasi Nasional dalam Kondisi Tetap Terkendali
Dugaan Korupsi Pengadaan Fiktif Telkom Group, KPK Sita 2 Kantor di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Kasus Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan Sejumlah Saksi Termasuk Penyanyi Nayunda Nabila Nizrinah
KPK Hadirkan Anak, Istri, hingga Cucu Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Sebagai Saksi Sidang Hari Ini
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Rabu, 12 Juni 2024 - 09:21 WIB

Dari Medis hingga Pendidikan, Prabowo Subianto Tegaskan 4 Poin Upaya Indonesia untuk Bantu Rakyat Gaza

Rabu, 12 Juni 2024 - 08:04 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi Tanggapi Laporan Staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ke Dewan Pengawas KPK

Jumat, 7 Juni 2024 - 13:14 WIB

Prabowo Subianto Laporan Kunker di Singapura ke Presiden Jokowi Soal Gaza hingga Ukraina

Jumat, 7 Juni 2024 - 08:03 WIB

Ini Daftar Aset Milik Surya Darmadi yang Disita Kejagung dalam Kasus Korupsi Duta Palma Group

Kamis, 6 Juni 2024 - 16:02 WIB

Pemerintah Terus Pantau Harga Pangan Demi Jaga Inflasi Nasional dalam Kondisi Tetap Terkendali

Kamis, 6 Juni 2024 - 09:21 WIB

Dugaan Korupsi Pengadaan Fiktif Telkom Group, KPK Sita 2 Kantor di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan

Rabu, 29 Mei 2024 - 13:53 WIB

Kasus Syahrul Yasin Limpo, KPK Hadirkan Sejumlah Saksi Termasuk Penyanyi Nayunda Nabila Nizrinah

Senin, 27 Mei 2024 - 14:31 WIB

KPK Hadirkan Anak, Istri, hingga Cucu Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Sebagai Saksi Sidang Hari Ini

Berita Terbaru