Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Avatar photo

- Pewarta

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. kemhan.go)

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. (Dok. kemhan.go)

MEDIAAGRI.COM – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto merespons wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga memberikan tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo – Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim Djojohadikusumo menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana.

Airlangga membantah adanya wacana pemerintahan Prabowo – Gibran akan meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dan current account defisitnya 3 persen,” kata Airlangga.

Usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis (11/7/2024), Airlangga mengatakan belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ya itu kan wacana saja yang dibahas,” jelasnya.

Adapun pada kesempatan lain, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.***

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Harianekonomi.com dan Ekonominews.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Topikindonesia.com dan Jabarraya.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 085315557788, 087815557788, 08111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

Berita Terkait

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024
Merupakan Investasi yang Penting dan Efektif untuk Perbaikan Nutrisi, PBB Dukung Makan Bergizi Gratis
Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu
BNSP tegaskan SKKNI Baru akan Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Sektor Keuangan
Investigasi Kebakaran Kilang Unit Balikpapan, DPR Dorong PT Kilang Pertamina Internasional Segera Tuntaskan
RAPBN 2025, Pemerintah Alokasikan Anggaran Sebesar Rp71 Triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 11 Juli 2024 - 18:31 WIB

Ada Wacana Prabowo – Gibran Tingkatkan Rasio Utang hingga 50 Persen PDB, Ini Respons Airlangga Hartarto

Kamis, 11 Juli 2024 - 15:29 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Rabu, 10 Juli 2024 - 14:45 WIB

Menkeu Sri Mulyani Ajukan Syarat Khusus Terkait Sinyal Relaksasi Pembekuan Anggaran Rp50,14 Triliun

Selasa, 9 Juli 2024 - 13:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Ungkap Penerimaan Pajak dan Bukan Pajak pada Semester I – 2024

Selasa, 9 Juli 2024 - 10:50 WIB

Merupakan Investasi yang Penting dan Efektif untuk Perbaikan Nutrisi, PBB Dukung Makan Bergizi Gratis

Selasa, 9 Juli 2024 - 08:11 WIB

Realisasi APBN Semester I – 2024 Alami Defisit Sebesar Rp77,3 Triliiun Terhadap PDB, Ini Penjelasan Menkeu

Selasa, 9 Juli 2024 - 01:55 WIB

BNSP tegaskan SKKNI Baru akan Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja di Sektor Keuangan

Selasa, 25 Juni 2024 - 08:23 WIB

Investigasi Kebakaran Kilang Unit Balikpapan, DPR Dorong PT Kilang Pertamina Internasional Segera Tuntaskan

Berita Terbaru