MEDIAAGRI.COM – Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Sadar Subagyo meninggal dunia.
Pejuang petani tersebut meninggal dunia pada 30 November 2024 pukul 06.10 WIB di Rumah Sakit PMI Bogor.
Semasa hidupnya, Sekjen DPN HKTI Sadar Subagyo pernah menyoroti wacana untuk penempatan Bulog dan PT Pupuk Indonesia di bawah Kementerian Pertanian.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Baginya hal itu akan menjadi langkah strategis untuk merespons kebutuhan petani secara lebih cepat dan tepat sasaran.
“Sudah saatnya kita meninggalkan ego sektoral yang tidak menguntungkan petani.”
“Jika Bulog dan PT Pupuk Indonesia berada di bawah Kementan, distribusi pupuk bisa lebih terkoordinasi, dan hasil panen petani bisa langsung terserap dengan baik.”
“Ini akan membuat petani lebih sejahtera karena masalah distribusi pupuk yang selama ini rumit bisa diselesaikan dengan lebih cepat,” kata Sadar Selasa (1/10/2024).
Baca Juga:
Hikvision Hadirkan Guanlan Encoding, Teknologi AI yang Pangkas Biaya Penyimpanan Video hingga 50%
Dia menyoroti saat ini banyak petani yang mengalami keterlambatan mendapatkan pupuk subsidi, sehingga produktivitas terganggu.
Begitu pula dengan penyerapan hasil panen yang tidak optimal seringkali membuat harga jatuh di tingkat petani.
“Melalui penataan kelembagaan ini, pemerintah bisa lebih fokus untuk memberikan solusi nyata kepada petani,” tegas Sadar.
Terkait meninggalnya Sadar Subagyo juga diunggah Ketua Umum Dewan DPN HKTI Fadli Zon di akun media sosial instagram pribadinya @fadzlizon.
Baca Juga:
SK Innovation E&S Memimpin Inovasi dalam Ekosistem Startup untuk Pemuda di Indonesia
CGTN: 75 Tahun Xizang: Harmoni Pembangunan dan Pelestarian Budaya Ciptakan “Keajaiban di Atap Dunia”
ZTE Rilis Laporan Keberlanjutan 2025, Dorong Pembangunan Berkelanjutan lewat AI
Dalam unggahan Fadli Zon, ia menuliskan bahwa sosok Sekjen DPN HKTI Sadar Subagyo merupakan “Pejuang Petani”
“Selamat jalan P Sadar Subagyo, Sekjen DPN HKTI, pejuang petani,” tulis Fadli Zon yang juga Menteri Kebudayaan Republik Indonesia itu.***




