Presiden Jokowi Ungkap Alasan Impor Beras Harus Dilakukan, Jaga Harga Beras di Tingkat Konsumen

Avatar photo

- Pewarta

Senin, 13 Mei 2024 - 18:11 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Joko Widodo. (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo. (Facebook.com/@Presiden Joko Widodo)

PANGANNEWS.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, realisasi impor beras melalui Perum Bulog tidak sampai 5 persen dari total kebutuhan beras nasional.

Presiden Jokowi menjelaskan bahwa impor beras harus dilakukan demi menjaga harga beras yang stabil di tingkat konsumen.

Dia menyampaikan hal itu mengunjungi Kompleks Pergudangan Bulog Laende di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (13/5/2024)

“Enggak ada lima persen kita harus impor. Ada yang dari Vietnam, Thailand, ada yang darimana Pak? Kamboja, Pakistan, harus impor dari sana.”

“Karena penduduk kita ini sekarang 280 juta orang, semuanya ingin.”

“Nah itu tidak mudah,” kata Presiden Jokowi berdasarkan rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin.

Adapun sejauh ini berdasarkan data terakhir pada awal Mei 2024, realisasi importasi beras mencapai 1,3 juta ton dari kuota total 3,6 juta ton.

Perum Bulog mencatat kebutuhan beras di Indonesia pada 2024 mencapai 31,2 juta ton.

Berdasarkan prognosa neraca pangan nasional periode Januari hingga Desember 2024 yang telah disusun oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Artinya, sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.

Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi memastikan ketersediaan dan stabilitas pasokan pangan nasional.

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

Sekaligus menyalurkan bantuan cadangan pangan kepada keluarga penerima manfaat.

Kepala Negara memastikan penyaluran bantuan beras 10 kilogram setiap bulan untuk keluarga penerima manfaat akan terus berlanjut hingga Juni.

Dan diharapkan dapat diperpanjang hingga Desember, tergantung ketersediaan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Presiden menjelaskan bahwa inisiatif bantuan beras ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras yang terjadi akibat inflasi pangan global.

Namun demikian, harga beras di Indonesia patut disyukuri mengingat ada negara lain yang mengalami kenaikan beras hingga 50 persen.

Di sisi lain, Presiden mengakui bahwa menjaga harga beras di Indonesia adalah tugas yang tidak mudah.

Karena harus mempertimbangkan kesejahteraan petani dan keterjangkauan harga bagi konsumen.

“Kita jaga harga beras itu enggak gampang. Kalau tinggi masyarakat pasti, ibu-ibu pasti (protes), tapi petani seneng, karena harganya naik tinggi gitu lho.”

“Tapi kalau harga bisa saja kita tekan, impor banyak biar harga jadi murah, tapi petani ini rugi,” kata Presiden.

Oleh karena itu, distribusi beras 10 kilogram ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga.***

Sempatkan juga untuk membaca berbagai berita dan informasi lainnya di media online Fokussiber.com dan Ekspres.news

Sedangkan untuk publikasi press release di media online ini, atau pun serentak di puluhan media lainnya, dapat menghubungi Jasasiaranpers.com.

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan juga download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Berita Terkait

Bulog Perkirakan Defisit Konsumsi – Produksi Beras Nasional Capai 3 Juta Ton, Pada Januari – Februari 2025
Anomali Harga Gabah Disebabkan oleh Panen Raya di Sejumlah Daerah Berlimpah, Perpadi: Harga Gabah Turun
Kementaan akan Distribusi ke yang Defisit, Produksi Cabai Nasional Surplus tapi Tak Merata Semua Daerah
Lebih Diprioritaskan Penggunaan di Dalam Negeri, Komoditas Kelapa Sawit atau CPO Indonesia dan Turunannya
Gapki Ungkap Alasan CPO dan Produk Turunannya Dipersulit untuk Masuk ke Negara-negara Uni Eropa
Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Cadangan Pangan Pemerintah Merupakan Hal Sangat Penting
Optimistis Kinerja Sektor Pertanian Siap Capai Swasembada Beras, Wamentan Sudaryono Ungkap Alasannya
Mentan Andi Amran Sulaiman Beri Penjelasan agar Pemerintah Tambah Jumlah Anggaran hingga Rp68 Triliun
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 5 September 2024 - 08:04 WIB

Bulog Perkirakan Defisit Konsumsi – Produksi Beras Nasional Capai 3 Juta Ton, Pada Januari – Februari 2025

Selasa, 3 September 2024 - 13:23 WIB

Kementaan akan Distribusi ke yang Defisit, Produksi Cabai Nasional Surplus tapi Tak Merata Semua Daerah

Selasa, 3 September 2024 - 09:20 WIB

Lebih Diprioritaskan Penggunaan di Dalam Negeri, Komoditas Kelapa Sawit atau CPO Indonesia dan Turunannya

Senin, 2 September 2024 - 07:06 WIB

Gapki Ungkap Alasan CPO dan Produk Turunannya Dipersulit untuk Masuk ke Negara-negara Uni Eropa

Jumat, 30 Agustus 2024 - 15:42 WIB

Jaga Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan, Cadangan Pangan Pemerintah Merupakan Hal Sangat Penting

Selasa, 27 Agustus 2024 - 21:28 WIB

Optimistis Kinerja Sektor Pertanian Siap Capai Swasembada Beras, Wamentan Sudaryono Ungkap Alasannya

Selasa, 27 Agustus 2024 - 16:09 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman Beri Penjelasan agar Pemerintah Tambah Jumlah Anggaran hingga Rp68 Triliun

Selasa, 27 Agustus 2024 - 12:00 WIB

Wamentan Sudaryono Sebut Program Pekarangan Pangan Lestari Menghemat Anggaran hingga Rp10 Triliun

Berita Terbaru