MEDIAAGRI.COM – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah agar penarikan utang disalurkan untuk belanja produktif.
Sehingga bisa mendukung pertumbuhan ekonomi agar mencapai target 8 persen.
Dilaporkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menarik pembiayaan utang sebesar Rp438,1 triliun hingga 31 Oktober 2024.
Atau setara dengan 67,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp648,1 triliun.
Pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman.
Porsi penerbitan SBN terhadap pembiayaan utang yakni sebesar Rp394,9 triliun.
Realisasi ini setara 59,3 persen dari target APBN Rp666,4 triliun. Sementara porsi dari pinjaman sebesar Rp43,2 triliun.
Di sisi lain, pembiayaan non-utang tercatat sebesar Rp53,2 triliun. Thomas menyebut nilai ini on-track dan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran.
Baca Juga:
Di Hadapan Pimpinan Negara G20, Presiden Prabowo Subianto Kembali Suarakan Perdamaian Palestina
Perusahaan Teknologi Meta, TikTok, dan X Diminta Proaktif Basmi Praktik Judi Online di Indonesia
Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran hingga 31 Oktober 2024 sebesar Rp383 triliun, setara 73,3 persen dari target APBN Rp522,8 triliun.
Secara keseluruhan, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menyebut langkah-langkah pembiayaan dilakukan.
Untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan dikelola secara terukur dan antisipatif.
Dengan memperhatikan outlook defisit APBN, likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan.
Baca Juga:
Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bisa Turunkan Harga Rumah untuk Masyarakat
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengingatkan pemerintah soal penarikan utang ini.
“Kalau utang dikeluarkan lewat belanja yang berkualitas dan produktif, itu bisa memberikan dampak berganda kepada ekonomi,” kata Riza.
Dia menyampaikan hal itu dalam webinar Indef yang dipantau di Jakarta, Senin (18/11/2024).
Dia menyoroti porsi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) yang relatif rendah, yakni hanya sebesar 7 persen.
Menurutnya, level itu belum bisa memberikan daya dorong yang kuat terhadap perekonomian.
Selain dapat menciptakan efek berganda, penggunaan utang untuk belanja produktif juga bisa memberikan pengembalian ke negara dalam bentuk penerimaan perpajakan yang tinggi.
“Makin besar belanja pemerintah yang digelontorkan, maka harusnya pengembalian terhadap pemerintah dalam bentuk penerimaan perpajakan itu harusnya bisa lebih tinggi.”
“Tapi pada kenyataannya, rasio pajak trennya terus turun, masih di kisaran 10 persen,” tutur dia lagi.
Untuk itu, ia merekomendasikan pemerintah untuk mengevaluasi penyaluran belanja.
“Belanja perlu didorong lebih berkualitas pada sektor-sektor prioritas. Kita harus tentukan lagi prioritas pembangunan kita,” katanya.***
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Bisnisnews.com dan Pangannews.com
Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Persda.com dan Kalimantanraya.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)
Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.
Atau hubungi langsung WhatsApp Center Rilispers.com (Pusat Siaran Pers Indonesia /PSPI): 085315557788, 087815557788, 08111157788.
Klik Persrilis.com untuk menerbitkan press release di portal berita ini, atau pun secara serentak di puluhan, ratusan, bahkan 1.000+ jaringan media online.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
