Badan Pangan Nasional Beberkan Upaya Pengendalian Inflasi Pangan, Termasuk Gelar GPM Lebih dari 6000 Kali

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 6 Agustus 2024 - 17:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (5/8/2024). (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kementerian Dalam Negeri pada Senin (5/8/2024). (Dok. Tim Komunikasi Bapanas)

MEDIAAGRI.COM – Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan sejumlah upaya untuk melakukan pngendalian inflasi pangan.

Termasuk sinergi antara pusat dan daerah dalam melaksanakan berbagai langkah strategis Gerakan Pangan Murah (GPM).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah di Kemendagri pada Senin (5/8/2024).

“Terima kasih kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersinergi bersama pusat dan daerah melaksanakan berbagai langkah strategis seperti Gerakan Pangan Murah (GPM).”

“Karena Gerakan Pangan Murah ini namanya gerakan, dikerjakan oleh kita bersama-sama, dan ini cukup membantu masyarakat luas.”

“Sehingga dampaknya juga dapat terasa dalam mendukung pengendalian inflasi khususnya inflasi pangan tetap berada dalam range angka yang ditargetkan pemerintah,” ujar Arief.

Sejak awal tahun 2024 hingga saat ini, GPM telah dilaksanakan sebanyak 6.116 kali di 37 provinsi dan 477 kab/kota baik menggunakan dukungan APBN, APBD, maupun mandiri.

Arief menambahkan, di samping GPM, bentuk langkah strategis lainnya yang dilaksanakan secara bersama-sama ialah memobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).

Hingga 31 Juli 2024, Bapanas memfasilitasi distribusi pangan sebanyak 182,6 ton dengan berbagai jenis komoditas antara lain beras, jagung, bawang merah, daging ayam, dan cabai.

“Mengenai FDP, kami mendorong para kepala daerah untuk saling bersinergi melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD).”

“Kami di Badan Pangan Nasional mencontohkan dengan memfasilitasi distribusi pangan ini, misalnya jagung disilahkan para pimpinan daerah melakukan KAD, apalagi ada insentif fiskal.”

Rilisbisnis.com mendukung program publikasi press release di media khusus ekonomi & bisnis untuk memulihankan citra yang kurang baik ataupun untuk meningkatan reputasi para pebisnis/entrepreneur, korporasi, institusi ataupun merek/brand produk.

“Misalnya jagung di wilayah NTB itu surplus dan kita fasilitasi untuk disalurkan ke para peternak di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, bahkan kemudian dilakukan secara business to business,” papar Arief.

Di samping itu, program penyaluran bantuan pangan beras berkontribusi positif secara signifikan bagi pengendalian inflasi.

Pada bulan-bulan penyaluran bantuan pangan beras, tingkat inflasi cenderung melaju lebih rendah, sehingga program ini terus dilanjutkan hingga akhir tahun 2024.

“Realisasi penyaluran bantuan pangan beras seperti disebutkan bahwa bantuan pangan beras ini menjaga inflasi.”

“Untuk realisasi Januari sampai dengan Juni ini sudah mendekati 100 persen dan berikutnya ada tiga bulan tambahan, yaitu bulan Agustus, bulan Oktober, dan bulan Desember.”

“Jadi mohon seluruh Pemerintah Daerah menyiapkan bersama Bulog sehingga penyalurannya berjalan lancar dan masyarakat mendapat manfaat optimal dari program banpang ini,” tambahnya.

Diketahui inflasi komponen bergejolak (volatile food) bulan Juli 2024 turun dari 5,9% menjadi 3,6%.

Secara year on year (yoy) inflasi bulan Juli 2024 turun menjadi 2,13% dibandingkan Juli 2023.

Ini menunjukan kontribusi GPM dan FDP optimal dalam mengendalikan laju inflasi melalui upaya pengendalian pasokan dan harga pangan.

Arief menjelaskan produksi cabai yang belum merata didistribusikan dari daerah sentra produksi ke wilayah konsumen.

Sementara bawang merah yang produksinya berlebih akan disimpan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Selanjutnya apabila terjadi kelebihan produksi akan dilakukan ekspor ke negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

“Bawang merah ini kalau kita sudah mencukupi produksinya, maka dilakukan Cadangan Pangan Pemerintah, setelah itu kita ekspor,” ungkap Arief.

Adapun pertumbuhan ekonomi sebesar 5,11% juga ditopang oleh terjaganya Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) bulan Juli 2024 di angka 108,32%.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Selaras dengan target Presiden Joko Widodo untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5% dan NTP di atas angka 100.***

Peluang bagi aktivis pers pelajar, pers mahasiswa, dan muda/mudi untuk dilatih menulis berita secara online, dan praktek liputan langsung menjadi jurnalis muda di media ini. Kirim CV dan karya tulis, ke WA Center: 087815557788.

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infokumkm.com dan Harianinvestor.com

Jangan lewatkan juga menyimak berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media On24jam.tv dan Haisumatera.com

Sedangkan untuk publikasi press release di media ini atau serentak di puluhan media lainnya, klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional)

WhatsApp Center: 08531555778808781555778808111157788.

Pastikan download aplikasi portal berita Hallo.id di Playstore (android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik.

 

 

Berita Terkait

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata
Kejaksaan Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Importasi Gula Mencapai Rp578 Miliar
IHSG Diproyeksikan Naik 5,87%, CSA Index Januari 2025 Catat Optimisme Investor yang Stabil
Bapanas Ungkap Alasan Pemerintah Naikan HPP Gabah Sebesar Rp500 Mulai 15 Januari 2025
Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM, Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun
Termasuk BPR Syariah, Inilah Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan
Rosan Roeslani Kunjungan Kerja ke Tiongkok, Pengusaha Komitmen Investasi Sebesar 7,4 Miliar Dolar AS
Pemerintah Berikan Sejumlah Insentif agar Sri Rejeki Isman Tbk Survive, MA Tolak Kasasi Status Pailit
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 07:27 WIB

Sustainability Report & Annual Report: Solusi Waktu yang Semakin Sempit dan Deadline OJK Sudah di Depan Mata

Rabu, 22 Januari 2025 - 09:15 WIB

Kejaksaan Agung Ungkap Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Importasi Gula Mencapai Rp578 Miliar

Selasa, 7 Januari 2025 - 14:09 WIB

IHSG Diproyeksikan Naik 5,87%, CSA Index Januari 2025 Catat Optimisme Investor yang Stabil

Selasa, 7 Januari 2025 - 10:05 WIB

Bapanas Ungkap Alasan Pemerintah Naikan HPP Gabah Sebesar Rp500 Mulai 15 Januari 2025

Rabu, 25 Desember 2024 - 08:56 WIB

Perluas Akses Pembiayaan bagi Pelaku UMKM, Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Tahun 2025 Rp300 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 - 16:12 WIB

Termasuk BPR Syariah, Inilah Daftar Lengkap Sebanyak 20 BPR yang Dicabut Ijinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan

Senin, 23 Desember 2024 - 15:39 WIB

Rosan Roeslani Kunjungan Kerja ke Tiongkok, Pengusaha Komitmen Investasi Sebesar 7,4 Miliar Dolar AS

Sabtu, 21 Desember 2024 - 11:10 WIB

Pemerintah Berikan Sejumlah Insentif agar Sri Rejeki Isman Tbk Survive, MA Tolak Kasasi Status Pailit

Berita Terbaru