Termasuk Disrupsi Rantai Pasok Global yang Belum Sepenuhnya Pulih, Indonesia Hadapi Beberapa Risiko Global

PANGANNEWS.COM -Perekonomian Indonesia setidaknya menghadapi beberapa risiko global yang masih harus dihadapi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan 3 hal diantaranya, yatu:

1. Arah kebijakan FED yang masih penuh ketidakpastian.

2. Eskalasi tensi geopolitik berbagai kawasan.

3. Disrupsi rantai pasok global yang belum sepenuhnya pulih.

Sebagai langkah antisipatif atas berbagai dinamika global tersebut, sinergi dan koordinasi dengan otoritas lain.

Khususnya otoritas moneter dan sektor keuangan akan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dengan begitu, Pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen terhadap potensi dampak dari dinamika global terhadap perekonomian domestik serta kondisi fiskal.

APBN akan terus dioptimalkan sebagai shock absorber untuk menjaga daya beli masyarakat dan momentum pertumbuhan ekonomi.

Perekonomian Indonesia kembali tumbuh kuat di tengah stagnasi ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Pada triwulan pertama 2024, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,1 persen (yoy), utamanya ditopang oleh permintaan domestik yang kuat dan dukungan APBN.

Capaian pertumbuhan tersebut berdampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (6/5/2024).

“Di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia terus dapat menunjukkan resiliensinya, terlihat dari capaian pertumbuhan pada triwulan I ini.”

“Kualitas pertumbuhan juga meningkat signifikan tercermin dari penciptaan lapangan kerja yang cukup tinggi sehingga mampu menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ke level dibawah prapandemi.”

“Ke depan APBN akan terus dioptimalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong akselerasi pertumbuhan, dan penciptaan lapangan kerja, ” ujar Menteri Keuangan.

Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tumbuh masing-masing 4,9 persen dan 24,3 persen (yoy).

Pertumbuhan ini didorong oleh terkendalinya inflasi, meningkatnya aktivitas ekonomi selama Ramadan, kenaikan gaji ASN, pemberian THR, serta berbagai aktivitas terkait Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) tumbuh double digit sebesar 19,9 persen (yoy).

Kinerja belanja pegawai dalam APBN menjadi salah satu faktor yang mendukung kuatnya pertumbuhan ini.

Terutama melalui kenaikan gaji ASN dan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan tunjangan kinerja 100% pada triwulan I 2024.

Di sisi lain, belanja barang dan belanja sosial yang merupakan bagian dari PKP juga meningkat cukup signifikan menyumbang 1,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi triwulan I 2024.

Sementara, pertumbuhan PMTB atau investasi tercatat sebesar 3,8 persen (yoy).

Kinerja investasi sektor swasta juga tumbuh tinggi 22,1 persen (yoy) dengan sebaran investasi antara Jawa dan Luar Jawa yang berimbang.

Selanjutnya, tren perlambatan ekonomi global mempengaruhi pertumbuhan ekspor dan impor Indonesia.

Meski begitu, sektor-sektor unggulan dari sisi produksi tetap tumbuh positif, seperti sektor manufaktur dan perdagangan.

Namun, sektor pertanian mencatatkan kontraksi sebesar 3,5 persen (yoy), dipengaruhi oleh musim.

Peningkatan mobilitas masyarakat juga mendukung pertumbuhan sektor-sektor penunjang pariwisata, seperti sektor transportasi dan akomodasi yang masing-masing tumbuh sebesar 8,7 persen (yoy) dan 9,4 persen (yoy).

Secara spasial, tren pertumbuhan positif juga terjadi di semua wilayah Indonesia.

Pulau Jawa sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh relatif kuat di level 4,8 persen (yoy).

Sementara itu, keberlanjutan pengembangan industri hilirisasi SDA menjadi faktor utama bagi pertumbuhan kawasan Sulawesi dan Maluku-Papua.

Yang tumbuh masing-masing 6,4 persen dan 12,2 persen (yoy) diikuti pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sebesar 6,2 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi yang solid juga berdmpak positif pada penyerapan tenaga kerja nasional, menurunkan secara signifikan tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta menurunkan proporsi pekerja informal.

Penurunan proporsi pekerja informal ini memberikan indikasi positif terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.***